Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari pelaksanaan aturan yang dikeluarkan oleh OECD yang dituang di dalam BEPS action plan 6 di dalam menyelesaikan kasus treaty shopping di Indonesia. Salah satu alat di dalam BEPS action plan 6 adalah sebuah pasal yang disebut entitlement of benefits yang terdiri dari ayat Limitation on Benefits (LOB) dan Principal Purpose Test (PPT). Penelitian ini akan menggunakan data primer yang akan diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak perusahaan multinasional, pembuat kebijakan pajak, dan juga konsultan pajak. Hasil penelitan menunjukkan bahwa penggunaan pasal entitlement of benefits dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan treaty shopping meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan (terutama terkait dengan aspek tujuan negara Indonesia), selain itu ditemukan juga bahwa aturan domestik yang dimiliki oleh Indonesia sudah cukup untuk menyelesaiakan permasalahan treaty shopping.