Presiden Joko Widodo menyatakan keprihatinannya terhadap munculnya dualisme kepemimpinan di DPR, dan mengimbau kedua pihak yang berselisih untuk kembali bersatu serta memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Pada 31 Oktober, di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan, "Anggota DPR memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam lembaga ini, dan kedua pihak yang berselisih harus kembali bersatu."Sebagaimana diketahui, setelah menguasai kepemimpinan DPR dan MPR, koalisi Merah Putih (Red-White Coalition) juga mengendalikan posisi-posisi kepemimpinan di berbagai komite di DPR, yang membuat kubu Indonesia Maju merasa tidak puas dan memilih untuk membentuk kepemimpinan baru. Pada 31 Oktober, mereka mengumumkan kepemimpinan baru di DPR untuk melawan dominasi Merah Putih dalam kepemimpinan parlemen.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Pudjianto, pada 31 Oktober di kantornya di Jakarta menanggapi munculnya dualisme kepemimpinan di DPR, dengan menyatakan bahwa DPR adalah mitra kerja pemerintah. Jika perselisihan internal tidak segera diselesaikan, maka DPR tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan akan mengganggu kelancaran operasi pemerintahan.Ia mengatakan, "Jika DPR terus-menerus ribut, bagaimana mereka bisa mengawasi pelaksanaan program-program kerja yang telah direncanakan untuk kepentingan rakyat?"Tedjo berharap agar kedua pihak di DPR dapat segera bersatu kembali untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh rakyat dengan baik.